JAKARTA, kiprahkita.com - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, medio pekan kemarin, mengadakan rapat koordinasi (rakor) tingkat nasional, guna memastikan netralitas para anggotanya dalam menghadapi Pilkada 2024.
Acara ini berlangsung di Auditorium Mutiara, PTIK, Jakarta Selatan, dengan Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim, yang menyampaikan beberapa langkah strategis.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi di antara seluruh anggota Polri, terutama terkait kebijakan netralitas dalam Pilkada.
"Commander wish yang saya sampaikan ini untuk menyamakan persepsi kebijakan pimpinan, agar tersosialisasi hingga ke tingkat polda," ungkapnya, dikutip dari tribratanews polri yang diakses pada Senin (30/9) pagi.
Karim menekankan, menjelang Pilkada yang sudah memasuki tahap kampanye, penting bagi seluruh anggota untuk selalu diingatkan tentang kewajiban bersikap netral.
Menurutnya, Polri harus netral dalam Pilkada, dan mekanisme serta aturannya sudah jelas. "Kami akan bertindak tegas, jika ada anggota yang terbukti terlibat," jelasnya.
Ia juga menyoroti perlunya anggota Polri yang terlibat dalam Pilkada untuk benar-benar keluar dari institusi.
"Ada beberapa anggota yang mencalonkan diri dalam Pilkada, dan mereka harus memastikan telah resmi keluar dari Polri," tambahnya.
Selain soal netralitas, topik lain yang dibahas dalam rakor ini adalah penegakan hukum, terutama terkait kedisiplinan dan kode etik anggota.
Karim menyebutkan, Divpropam Polri siap menerima masukan dari masyarakat, termasuk melalui media sosial.
"Kami berupaya mengawal penegakan hukum, khususnya kasus yang viral dan menjadi perhatian publik seperti yang menyangkut perempuan dan anak. Kami harus transparan dalam menangani masalah tersebut serta menerima semua kritik dan masukan dari masyarakat," tutupnya.(tbn/*)
.jpg)
0 Komentar