 |
| Ki Jal Atri Tanjung, SH, MH |
PADANG, kiprahkita.com - Menjelang Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat Ki Jal Atri Tanjung, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perhelatan demokrasi ini.
"Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, mari kita buktikan tingkat keterlibatan warga Sumbar dalam membangun dan menghidupkan demokrasi sangat tinggi," ujarnya, Ahad (13/10), di Padang.
Ki Jal Atri Tanjung menegaskan, partisipasi luas dari masyarakat bukan hanya hak, tetapi juga merupakan tanggung jawab dalam memperkuat fondasi demokrasi di Sumatera Barat.
Menurutnya, Pilkada kali ini dianggap sebagai momen penting untuk meneguhkan kedaulatan suara rakyat dalam proses politik di daerah.
"Muhammadiyah terus berupaya membangun bangsa melalui berbagai inisiatif. Namun, dukungan dari pihak lain, termasuk kolaborasi dengan kepala daerah, sangat dibutuhkan untuk memajukan Sumatera Barat serta kabupaten dan kota di dalamnya," ujarnya.
Dengan tantangan yang semakin kompleks, imbuhnya, Muhammadiyah menekankan pentingnya kerja sama dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Pemilihan kepala daerah, tegasnya, merupakan jalan politik demokrasi untuk membangun kolabotasi.
Jal Atri menyatakan, PWM Sumbar, melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), telah mengikuti proses politik sejak pemilu legislatif hingga Pilkada.
Konsolidasi dan kapitalisasi organisasi Muhammadiyah di Sumatera Barat, ujarnya, terus berjalan untuk mendukung kemajuan daerah.
Sementara itu, untuk mendukung keberhasilan pilkada, Muhammadiyah telah memberikan rekomendasi kepada beberapa pasangan calon kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota.
Sekretaris PWM Sumbar H. Apris, saat membacakan surat rekomendasi untuk pasangan calon kepala daerah menekankan, seluruh warga Muhammadiyah di Sumatera Barat, wajib mendukung para calon yang direkomendasikan.
"PWM Sumbar telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh PDM, Aisyiyah, serta pimpinan ranting, majelis, dan amal usaha untuk mengambil langkah strategis guna memenangkan pasangan yang direkomendasikan," kata Apris.
Menurutnya, meski pola rekomendasi ini baru pertama kali diterapkan, hasilnya sudah terlihat positif pada pemilu legislatif dan pemungutan suara ulang (PSU) DPD beberapa waktu lalu.
"Dari 17 kandidat yang direkomendasikan, 10 berhasil lolos ke DPR RI dan dua ke DPD," ungkapnya.(mus)
0 Komentar