Oleh Musriadi Musanif
- Koorda Singgalang Tanah Datar
- Pimpinan Redaksi kiprahkita.com dan menaramu.id
- Ketua Harian Forum Wartawan Serambi Mekah
OPINI, kiprahkita.com - Keputusan sudah diambil. Sebanyak 15 pasangan calon kepala daerah sudah mengantongi surat rekomendasi. Menyusul lima pasangan lagi, dalam beberapa hari ke depan.
Surat rekomendasi itu, berisi pernyataan dukungan terhadap pasangan calon gubernur-wakil gubernur, calon bupati-wakil bupati, dan calon walikota-wakil walikota se-Sumatera Barat.
Skema seperti ini, baru diterapkan di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah pada Pemilihan Umum 2024, sejak dari pemilihan anggota legislatif, pemungutan suara ulang untuk Dewan Perwakilan Daerah, dan kini untuk pemilihan kepala daerah.
Sebagaimana diakui Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat Dr. Bakhtiar, pemberian surat rekomendasi itu sebagai isyarat, Muhammadiyah tidak lagi berposisi pada 'ada dimana-mana' dalam perhelatan demokrasi berkemasan politik praktis itu.
"Muhammdiyah kini menganut prinsip netral aktif. Muhammadiyah juga independen. Artinya, Muhammadiyah bebas menentukan pilihan. Calon kepala daerah yang didukung sudah selesai dan ditetapkan," tegasnya.
Penegasan Bakhtiar itu, disusul pula oleh penjelasan Sekretaris PWM Drs. H. Apris, MM dan Wakil Ketua Bidang Politik Ir. Yosmeri Yusuf.
Rekomendasi itu bukanlah surat sakti, setelah diterima lalu disimpan dalam lemari dengan sampul berwarna biru, merah, hijau, atau warna apapun. Tapi itu adalah isyarat kerja keras, dan kekompakan warga Muhammadiyah diuji.
Dari 15 Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Sumbar, yang sudah terang benderang nama pasangan calon yang memperoleh rekomendasi PWM, terdapat dua PDM yang agak beda dari lainnya, yakni PDM Bukittinggi dan PDM Padang Panjang Batipuh X Koto (Pabasko).
PDM Bukittinggi memiliki wilayah kerja Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam bagian timur. PDM Pabasko memiliki wilayah kerja Kota Padang Panjang dan Kecamatan X Koto, Batipuh, dan Batipuh Selatan di Kabupaten Tanah Datar.
Lantaran memiliki wilayah kerja yang 'unik', maka dinamikanya juga berbeda dengan daerah-daerah lain. Anggota Muhammadiyah di PDM Bukittinggi, ada yang memilih walikota Bukittinggi dan ada pula yang memilih bupati Agam.
Anggota Muhammadiyah di Pabasko, ada yang memilih walikota Padang Panjang dan ada pula yang memilih bupati Tanah Datar.
***
Warga Muhammadiyah sudah dewasa dalam berdemokrasi. Pengalaman lebih dari satu abad, memicu warga Muhammadiyah berada pada posisi yang amat cerdas dalam mengambil sikap.
"Bila sudah diputuskan, maka mati kita ikuti. Sami'na wa atha'na," kata Bakhtiar.
Perdebatan sengit. Adu argumentasi, data, fakta, dan terkadang juga rasa, terjadi sebelum keputusan diambil. Kalau sudah dtetapkan, warga Muhammadiyah tinggal melaksanakan. Pembahasan hanya seputar bagai melaksanakan keputusan, bukan memperdebatkan lagi kenapa itu yang diputuskan.
Begitu pula dalam menetapkan calon kepala daerah yang memperoleh rekomendasi. Pembahasannya dilakukan mendalam, menyita banyak waktu, menyingkap berbagai pertimbangan. "Kerja maraton lebih dari dua bulan," sebut Yosmeri.
Tahapan yang dilalui sebelum pemberian rekomendasi itu, diawali dari Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah, ditindaklanjuti dengan Rakor LHKP Wilayah Sumbar.
Setelah itu, LHKP Daerah se-Sumbar melakukan kajian-kajian mendalam, melibatkan semua elemen Muhammadiyah daerah, sejak dari jajaran PDM, Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA), lembaga-lembaga dan majlis, pimpinan organisasi otonom, pimpinan cabang dan ranting, serta pimpinan amal usaha.
Kesimpulan kajian LHKP Daerah itu, dibahas lagi dalam Rapat Pleno Diperluas atau Rakor PDM. Keputusan itulah kemudian yang disampaikan kepada PWM Sumbar.
Selesai? Belum! PWM Sumbar membahas lagi di pleno mereka. Hasil pleno PWM Sumbar itulah, yang kemudian ditindaklanjuti melalui pemberian surat rekomendasi, disusul dengan instruksi kepada seluruh jajaran, mengupayakan agar pasangan calon yang memperoleh rekomendasi bisa menang di daerah masing-masing.
Calon Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Calon Walikota Padang Panjang Nasrul, foto bersama PDM Pabasko usai menerima surat rekomendasi dari PWM Sumbar.(*) |
Bagaimana dengan Daerah Pabasko? PWM Sumbar sudah memberi rekomendasi kepada Nasrul Naga (calon walikota) besama Eri Dt. Majo Endah (calon wakil walikota) untuk Pilkada Kota Padang Panjang, dan pasangan Eka Putra (bupati) bersama Ahmad Fadly (calon wakil bupati) untuk Kabupaten Tanah Datar.
Untuk PDM Bukittinggi, PWM Sumbar memberi rekomendasi kepada pasangan Ramlan Nurmatis-Ibnu Asis untuk Pilwako Bukittinggi, dan H.Guspardi Gaus-Yogi Yolanda untuk Pilbup Agam.***
0 Komentar