PADANG PANJANG, kiprahkita.com - Pemerintah Kota Padang Panjang terus mengintensifkan upaya penanggulangan kemiskinan, melalui berbagai program strategis.
Salah satunya adalah dengan menggelar diskusi bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dilaksanakan, Kamis (19/12/2024).
Bertempat di Ruang Rapat Lantai III Gedung BKPSDM/Bappeda, rapat TKPK tersebut dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra. Acara ini dihadiri oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan BUMN dan BUMD, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), camat, serta lurah.
Sonny menyebutkan, penanggulangan kemiskinan di Padang Panjang membutuhkan kerja sama lintas sektor.
"Penanganan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemko. Kita butuh kolaborasi dengan BUMN, BUMD, Baznas, dan pihak-pihak lainnya," tegasnya.
Data menunjukkan, angka kemiskinan ekstrem di Padang Panjang pada 2022 berhasil mencapai 0 persen.
Namun, pada 2023 angka tersebut naik menjadi 1,07 persen. Hingga Juli 2024, setelah dilakukan pendataan ulang, angka kemiskinan ekstrem turun kembali menjadi 0,17 persen.
Menurut Sonny, pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan harus berbasis data yang valid.
"Kita harus memiliki data aktual terkait kondisi rumah, perekonomian keluarga, pendidikan anak, dan lainnya. Dengan begitu, kita bisa menganalisis kebutuhan mereka secara tepat," ujarnya.
Sonny berharap program-program yang telah dan akan dilaksanakan dapat kembali menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen.
Ia juga mengajak tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat.
"Butuh kolaborasi dan kerja sama dalam penanggulangan kemiskinan ini. Hari ini kami kumpulkan TKPK agar sasaran program lebih tepat dan tidak terjadi tumpang tindih," pungkasnya.
Sonny mengungkapkan, Pemko telah mengalokasikan anggaran bantuan sebesar Rp1,5 juta per orang untuk masyarakat miskin.
Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk tunai sebesar Rp500 ribu setiap bulan selama tiga bulan.
Pada 2025, Pemko telah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan stunting.
Bantuan akan diberikan tidak hanya kepada masyarakat yang sudah terdaftar, tetapi juga bagi mereka yang belum terdata melalui kontribusi BUMN, BUMD, dan Baznas.
Sonny menekankan pentingnya peran berbagai pihak, termasuk Bank Nagari dengan dana CSR-nya, serta empat program utama dari Baznas.
"Kolaborasi dengan seluruh OPD juga sangat dibutuhkan untuk menghadirkan program yang tepat sasaran demi memperbaiki perekonomian masyarakat," tambahnya.(kominfopdp)
0 Komentar