JAKARTA, kiprahkita.com - Ketua DPR RI Puan Maharani, menyambut positif kebijakan Pemerintah yang akan menaikkan gaji guru pada tahun 2025, baik untuk guru ASN maupun honorer.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan guru merupakan langkah strategis, untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan meningkatkan kualitas pendidikan.
“Peningkatan kesejahteraan guru memang sudah menjadi kewajiban negara, khususnya Pemerintah sebagai pelaksana anggaran. Semoga kebijakan kenaikan gaji guru di tahun depan bisa meningkatkan kualitas para pendidik anak bangsa,” ujarnya, dirilis InfoPublik, Ahad (01/12).
Kebijakan kenaikan gaji guru diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11).
Puan berharap, langkah ini dapat memberikan semangat baru kepada para guru yang selama ini berjuang mendidik anak bangsa, meski dengan penghasilan yang terbatas.
“Kesejahteraan guru menjadi sangat vital mengingat masih banyak pendidik yang merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keadilan untuk guru sebagai pahlawan pendidikan harus selalu diupayakan,” ungkapnya. Puan mencatat, kondisi kesejahteraan guru yang belum memadai menyebabkan banyak guru harus bekerja sampingan untuk mencukupi kebutuhan.
Data menunjukkan bahwa 55,8 persen guru memiliki pekerjaan tambahan, 79,8 persen memiliki utang, dan 42 persen dari mereka terjerat pinjaman online ilegal.
Oleh karena itu, Puan mendorong Pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada guru honorer, yang penghasilannya masih jauh dari cukup.
“Harapan kita bersama adalah agar para guru, baik yang PNS, PPPK, maupun honorer, dapat hidup nyaman tanpa dipusingkan oleh masalah utang. Guru yang sejahtera akan lebih fokus mendidik generasi penerus bangsa,” tegas Puan.
Puan memberikan apresiasi kepada para guru yang tetap berdedikasi mengajar hingga pensiun meskipun dengan penghasilan minim.
Menurutnya, kesejahteraan yang baik akan meningkatkan motivasi dan produktivitas guru, yang pada akhirnya berdampak positif pada kualitas pendidikan.
Meski demikian, Puan mengingatkan bahwa masih ada tantangan besar yang harus dihadapi Pemerintah, terutama dalam pengangkatan guru honorer menjadi ASN atau PPPK.
“Pengangkatan guru honorer menjadi ASN atau PPPK lebih lambat dibandingkan dengan kebutuhan. Target Pemerintah untuk mengangkat 1 juta guru honorer menjadi PPPK tahun ini tampaknya sulit terealisasi,” ujarnya.
Puan juga menyoroti dugaan kecurangan dalam program pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, seperti sulitnya penerbitan Surat Keputusan (SK), manipulasi data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), hingga maraknya praktik percaloan.
“Agar pendidikan anak-anak kita berkualitas, maka sumber daya pendidik juga harus berkualitas. Guru yang baik akan mencetak generasi penerus bangsa yang unggul sesuai dengan target Indonesia Emas,” tambahnya.
Hingga 2024, jumlah guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencapai 2.988.775 orang.
Dari jumlah tersebut:
- 1.012.028 orang berstatus ASN PNS,
- 708.839 orang berstatus ASN PPPK,
- 428.640 orang merupakan guru honorer di sekolah negeri,
- 839.268 orang adalah guru di sekolah swasta.
Puan berharap, program pengangkatan guru honorer menjadi ASN dapat berjalan sesuai target tanpa hambatan dan kecurangan.
“DPR akan terus mengawasi dan mendorong agar masalah pengangkatan guru honorer ini dapat diselesaikan dengan mekanisme yang transparan dan adil,” pungkas Puan.(infopublik)
0 Komentar