"Jangan Tunggu Demo, Baru Tambah Kelas!": Pemprov Sumbar Menyediakan Hampir 100 Ribu Kursi bagi Siswa Baru Jenjang SMA dan SMK di Seluruh Wilayah Provinsi

"Jangan Tunggu Demo, Baru Tambah Kelas!"

SUMBAR, kiprahkita.com –Begitulah nasihat salah satu orang tua siswa tentang kesiapan kelas di SMA Negeri di Kota Padang Panjang. Pemerintah seharusnya sejak awal memastikan bahwa kuota kursi di SMA mencukupi.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Duduk Bersama

Tahun-tahun sebelumnya, menunggu protes warga atau intervensi dari Ketua DPRD dulu untuk menambah kelas. Koordinasi yang solid antara jenjang SMP dan SMA sangat penting agar kebutuhan ruang belajar (lokal) bisa diprediksi dan diantisipasi lebih awal untuk menjaga marwah pendidikan.

Selama ini belum ada koordinasi sehingga malah terkesan baru bergerak setelah didemo warga setempat. Perencanaan yang responsif dan proaktif akan mencerminkan komitmen nyata terhadap pemerataan akses pendidikan dan menghindari polemik tahunan yang seharusnya bisa dicegah.

SPMB Sumbar 2025/2026: Akselerasi Pemerataan dan Kualitas Pendidikan di Ranah Minang

Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Di tengah dinamika sosial dan ekonomi masyarakat yang terus berkembang, akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan merata menjadi kunci untuk menciptakan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), melalui program unggulan “Gerak Cepat Sumbar Unggul”, telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjawab tantangan ini. Salah satu wujud konkret dari komitmen tersebut adalah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online Tahun Ajaran 2025/2026, yang menyediakan hampir 100 ribu kursi bagi siswa baru jenjang SMA dan SMK di seluruh wilayah provinsi.

Langkah ini bukan sekadar rutinitas tahunan penerimaan siswa baru, melainkan bagian dari strategi besar Pemprov Sumbar dalam mewujudkan visi pembangunan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada masa depan guna mencegah terjadinya kekurangan kelas seperti tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Barlius, mengungkapkan bahwa untuk tahun ini, daya tampung SPMB mencakup 227 SMA Negeri dengan 1.653 rombongan belajar (rombel), serta 110 SMK dengan 1.052 rombel. Dengan total kuota 99.074 siswa (60.890 untuk SMA dan 38.184 untuk SMK).

Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memastikan tidak ada anak usia sekolah menengah yang tertinggal dari layanan pendidikan lagi. Sebab animo masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekolah negeri sangat tinggi. Tentu karena biaya lebih murah dibanding sekolah swasta.

Pemetaan Berdasarkan Kebutuhan Riil Daerah

Inilah yang membedakan SPMB 2025/2026 dari tahun-tahun sebelumnya, pendekatan berbasis data yang digunakan dalam menyusun sebaran sekolah dan kapasitas rombel. Pemprov Sumbar menyusun kebijakan ini berdasarkan peta kebutuhan pendidikan dan pertumbuhan penduduk usia sekolah di masing-masing kabupaten dan kota.

Animo Masyarakat pada Sekolah Negeri Tinggi

Ini merupakan pendekatan progresif yang menandai pergeseran dari model sentralistik ke model desentralistik yang lebih responsif terhadap kondisi lokal. Misalnya, di daerah-daerah dengan angka kelulusan SMP/MTs yang tinggi, jumlah rombel ditambah untuk mengantisipasi lonjakan pendaftar.

Sementara di daerah yang memiliki potensi sektor industri dan pertanian, pemerintah mendorong pengembangan pendidikan kejuruan (SMK) yang relevan dengan kebutuhan tenaga kerja lokal. Ini merupakan bentuk sinergi antara kebijakan pendidikan dengan strategi pembangunan ekonomi daerah.

Digitalisasi dan Inklusi: Dua Pilar Utama SPMB Online

Transformasi digital juga menjadi aspek penting dalam SPMB 2025/2026. Pendaftaran siswa dilakukan sepenuhnya melalui laman spmb.sumbarprov.go.id, dimulai dari 9 Juni 2025. Proses seleksi dilakukan secara bertahap berdasarkan jalur: afirmasi dan mutasi (23–27 Juni), prestasi (28 Juni–3 Juli), dan domisili (4–9 Juli) untuk jenjang SMA. Sementara itu, seleksi SMK dilakukan dalam dua tahap hingga 12 Juli.

Digitalisasi ini bertujuan mempermudah akses dan meningkatkan transparansi. Namun, Pemprov Sumbar juga tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi daerah-daerah blank spot jaringan seluler, seperti di Kepulauan Mentawai. Untuk daerah seperti ini, disediakan mekanisme khusus agar siswa tetap dapat mengikuti proses SPMB tanpa hambatan. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak mengorbankan inklusivitas, dan bahwa pemerataan pendidikan benar-benar menjadi prinsip utama kebijakan ini.

Fleksibilitas Pilihan, Ketertiban Proses

Salah satu inovasi menarik dalam SPMB kali ini adalah adanya fleksibilitas pilihan bagi calon siswa, tanpa mengurangi ketertiban sistem. Untuk jenjang SMA, siswa hanya bisa memilih satu sekolah. Namun untuk SMK, mereka diberikan pilihan dua konsentrasi keahlian di satu sekolah, atau satu konsentrasi di dua sekolah berbeda. Pendekatan ini memberi ruang eksplorasi minat dan bakat siswa, sekaligus mengarahkan mereka pada jalur pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.

SPMB sebagai Strategi Pembangunan Jangka Panjang

Lebih dari sekadar proses penerimaan siswa baru, kebijakan SPMB 2025/2026 mencerminkan visi jangka panjang Pemprov Sumbar dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya melalui pendidikan. Seperti disampaikan oleh Barlius, pemerataan daya tampung dan sebaran sekolah bukan hanya bentuk pelayanan, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan sosial yang menekankan keadilan dan kesetaraan.

Program ini juga sejalan dengan target besar Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy untuk menciptakan SDM unggul di seluruh pelosok Sumatera Barat. Melalui pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, anak-anak di daerah terpencil sekalipun memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan daerah dan bangsa.

Penutup

SPMB Online 2025/2026 adalah tonggak penting dalam sejarah pendidikan Sumatera Barat. Dengan hampir 100 ribu kursi yang tersedia, pendekatan berbasis data dan kebutuhan lokal, digitalisasi yang inklusif, serta fleksibilitas pilihan pendidikan, Pemprov Sumbar menunjukkan bahwa mereka tidak sekadar membangun sekolah, tetapi juga membangun masa depan.

Di tengah arus globalisasi dan tantangan revolusi industri 4.0, hanya daerah yang serius dalam mengelola dan meratakan pendidikan yang akan mampu bersaing. Sumatera Barat, melalui program ini, telah memantapkan langkahnya sebagai salah satu provinsi yang menjadikan pendidikan sebagai poros pembangunan peradaban dari Ranah Minang, akan lahir generasi unggul yang siap membawa perubahan. (Yus MM/DP Prov.)*