PADANG PANJANG, kiprahkita.com –Instruksi Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, untuk membuka Jalur Lembah Anai – salah satu akses vital Sumatera Barat yang menghubungkan Padang–Bukittinggi – secara 24 jam penuh pada periode H-7 sampai H + 7 Lebaran tampak sebagai langkah pragmatis pemerintah menyambut dalam menghadapi puncak arus mudik dan balik Idulfitri 2026.
Penegasan ini muncul di tengah proses percepatan perbaikan jalur yang selama ini masih menerapkan sistem buka–tutup akibat kerusakan berat pascabencana akhir November 2025.
Kebijakan ini layak diapresiasi karena menjawab kebutuhan nyata jutaan pemudik yang tiap tahun menghadapi keruwetan arus lalu lintas di titik strategis seperti Lembah Anai. Membuka jalan 24 jam tidak sekadar soal durasi operasi, melainkan jaminan mobilitas, mutu layanan publik, dan kelancaran distribusi logistik—faktor yang tak bisa diabaikan di musim puncak liburan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah bahkan menyambut baik langkah ini sebagai instrumen penting untuk menjaga ritme ekonomi dan pergerakan masyarakat.
Namun, di balik optimisme tersebut terdapat kondisi struktural yang lebih kompleks. Jalur Lembah Anai bukan sekadar akses transportasi; ia adalah urat nadi perekonomian regional yang berulang kali mengalami gangguan akibat bencana. Sistem buka-tutup yang selama ini diterapkan menjadi bukti bahwa perbaikan jalan masih bersifat sementara dan belum sepenuhnya mengembalikan keandalan infrastruktur ini.
Permintaan agar semua alat berat dibersihkan dari badan jalan demi kelancaran arus mudik memperlihatkan bahwa pekerjaan titik krusial belum mencapai tahap stabilitas penuh.Suarasumbar.id
Keputusan membuka jalur 24 jam untuk periode tertentu pun bersifat solusi jangka pendek, bukan jawaban atas akar masalah. Target penyelesaian perbaikan permanen yang baru direncanakan rampung pada Juli 2026 menunjukkan bahwa jalur ini masih harus melalui fase konsolidasi teknis panjang.
Sementara itu, proposal jalan tol alternatif dengan terowongan melalui kawasan Lembah Anai yang direncanakan dimulai di akhir 2026 justru menegaskan betapa rapuhnya ketergantungan kita pada satu jalur utama yang rawan gangguan bencana alam.
Dengan kata lain, instruksi Menteri PU adalah refleksi kebutuhan pragmatis pemerintah menjawab tekanan arus mudik dan dinamika sosial–ekonomi yang tak bisa ditunda. Namun langkah ini juga membuka pertanyaan lebih luas: seberapa jauh perencanaan infrastruktur nasional benar-benar memberi ruang bagi solusi yang berkelanjutan?
Apakah membuka jalan 24 jam setiap Lebaran cukup jika kerentanan sistem transportasi nasional terhadap bencana masih tinggi? Tanpa strategi integratif yang menempatkan mitigasi risiko, alternatif rute, dan infrastruktur tahan bencana sebagai prioritas, kebijakan fungsional sementara akan terus menjadi koyo bagi masalah yang lebih dalam.
Kita perlu menyadari bahwa infrastruktur bukan sekadar urusan beton dan aspal; ia adalah tulang punggung mobilitas masyarakat yang layak diandalkan setiap hari, bukan hanya pada momen puncak libur. Menteri PU Instruksikan Jalur Lembah Anai Difungsikan 24 Jam selama Libur Lebaran menginstruksikan percepatan pengerjaan ruas Jalan Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar agar jalur ini bisa difungsikan penuh selama 24 jam non-stop pada masa libur Idul Fitri 2026.
Jalan Lembah Anai merupakan akses penting penghubung Kota Padang dan Bukittinggi, sekaligus rute utama menuju wilayah utara Sumatera Barat. Saat ini, jalur tersebut masih hanya bisa dilalui secara sistem buka-tutup akibat proses perbaikan pascabencana pada akhir November 2025, yang sering menyebabkan antrean panjang kendaraan.
Dalam peninjauan langsung ke lokasi perbaikan, Menteri Dody menegaskan bahwa ruas yang sudah fungsional harus dimaksimalkan sehingga dapat dibuka 24 jam dari H-7 hingga H+7 Lebaran. Ia juga meminta agar seluruh alat berat dikeluarkan dari badan jalan selama periode libur, demi menjamin kelancaran dan keselamatan arus lalu lintas.
Walaupun fungsionalnya akan dioptimalkan saat libur Lebaran, rencana perbaikan permanen jalan Lembah Anai tetap ditargetkan selesai pada Juli 2026. Setelah masa liburan usai, pekerjaan konstruksi akan dilanjutkan sesuai jadwal.
Instruksi ini mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyatakan apresiasinya dan menegaskan kesiapan koordinasi dengan Kementerian PU dan pihak terkait untuk memastikan jalur ini aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Suarasumbar.id
Peninjauan lapangan turut dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Anggota DPR RI Andre Rosiade dan Bupati Agam Benny Warlis, menunjukkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kondisi strategis jalur utama tersebut. Suarasumbar*
0 Komentar