TAPANULI TENGAH, kiprahkita.com –Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau lebih dikenal Titiek Soeharto melakukan kunjungan kemanusiaan ke lokasi hunian sementara (huntara) di Asrama Haji Pinangsori, Tapanuli Tengah, Minggu (15/2/2026) lalu. Kunjungan ini dimaksudkan untuk meninjau kondisi para korban bencana alam banjir dan longsor serta menyalurkan bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat terdampak di sana.
Dalam kesempatan itu, Kapolri dan rombongan menyerahkan sebanyak 16 truk bantuan kemanusiaan yang akan didistribusikan ke huntara Asrama Haji Pinangsori maupun titik-titik lainnya di wilayah Tapanuli Tengah yang masih membutuhkan. Bantuan tersebut berisi sembako, pakaian, obat-obatan, bahan makanan, hingga kebutuhan anak sekolah, termasuk seragam, buku pelajaran, tas, alat tulis, serta perlengkapan ibadah seperti karpet masjid dan Al-Qur’an.
Penyaluran bantuan dilakukan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat, terutama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, agar distribusinya tepat sasaran sesuai kebutuhan warga.
Selain penyerahan logistik, Polri juga mengerahkan mobile water treatment Brimob untuk membantu penyediaan air bersih bagi warga, termasuk dari sumber sungai yang diolah menjadi air layak konsumsi.
Kapolri menyatakan bahwa kehadiran bantuan dan upaya penanganan bencana ini merupakan wujud perhatian nyata institusinya dalam mempercepat pemulihan pascabencana, serta mendengar langsung aspirasi warga yang masih mengungsi di huntara. Jenderal Sigit juga memerintahkan jajarannya agar terus bergerak cepat membantu seluruh proses pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Sementara itu, Titiek Soeharto menyampaikan keprihatinan dan duka cita yang mendalam terhadap korban bencana, berharap bantuan yang diberikan bisa bermanfaat dan membantu meringankan kebutuhan sehari-hari para penyintas. Meski jumlahnya terbatas, ia berharap partisipasi ini berkontribusi pada percepatan proses rehabilitasi dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat.
Ketika Bantuan dan Simbol Bertemu Realitas
Kunjungan Kapolri dan Ketua Komisi IV DPR ke huntara korban banjir dan longsor di Tapanuli Tengah yang berujung pada penyerahan 16 truk bantuan kemanusiaan adalah aksi yang layak diapresiasi—tentang peran negara dalam respons bencana yang sistemik.
Secara simbolis, kehadiran dua pejabat publik ini memenuhi dua fungsi klasik kekuasaan: menunjukan kepedulian simbolik sekaligus mengokohkan narasi negara hadir dalam situasi krisis. Bantuan yang dibawa—dari bahan makanan, pakaian, hingga seragam sekolah—mengandung makna kemanusiaan nyata bagi mereka yang terdampak.
Setidaknya ada dua dimensi yang perlu dilihat:
1. Kemanusiaan vs. Kebijakan Strategis
Penyaluran 16 truk bantuan adalah gestur kemanusiaan, berhubung kebutuhan dasar pengungsi pasti mendesak. Namun ketergantungan kepada bantuan mobilisasi oleh elit politik dan aparat menunjukkan bahwa kerangka respons bencana Indonesia masih terlalu bergantung pada tindakan ad hoc dibandingkan perencanaan jangka panjang, seperti program mitigasi risiko, pembangunan hunian tetap (huntap), dan penguatan kapasitas masyarakat lokal sebelum bencana.
2. Politik Figur vs. Kepentingan Publik
Kehadiran figur politik berpengaruh—apalagi dari DPR—tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik nasional. Aksi ini sekaligus menjadi panggung kekuasaan: memperlihatkan respons cepat kepada publik yang lebih luas. Di satu sisi, itu penting untuk menjaga legitimasi pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, dominasi figur politik dalam respons bencana bisa mengaburkan pertanggungjawaban sistemik lembaga pemerintah yang seharusnya bertindak terkoordinasi jauh sebelum bencana terjadi.
Lebih jauh lagi, fokus pada personalisasi bantuan sering menggeser perhatian dari evaluasi kinerja institusional—misalnya efektivitas BNPB, koordinasi lintas sektor, serta kualitas perencanaan dan anggaran mitigasi bencana.
3. Aparat Kepolisian dalam Ruang Publik
Keterlibatan Polri dalam penyaluran bantuan dan pemantauan kondisi pengungsi menunjukkan peran aparat keamanan yang semakin multifungsi: bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga menjadi aktor sosial langsung. Ini perlu dipandang kritis: fungsi ini memperkuat peran lembaga sipil dan masyarakat dalam menghadapi krisis.
Polri bisa menjadi jembatan yang efektif dalam keadaan darurat, tetapi jika ini menjadi model default, ada risiko institusi sipil seperti BPBD dan pemerintah daerah tergeser dari fungsi utamanya.
Penyaluran 16 truk bantuan oleh Kapolri dan Ketua Komisi IV DPR ke huntara di Tapteng adalah tindakan yang membantu dan penting secara kemanusiaan. Namun, ia juga membuka ruang bagi pertanyaan bagaimana negara merespon krisis secara struktural, bukan episodik. Aksi semacam ini tidak boleh menjadi ritual simbolis belaka, tetapi harus dijadikan momentum untuk memperkuat sistem kesiapsiagaan, mitigasi, serta perencanaan jangka panjang dalam kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. Semoga ke depan lebih bijak lagi. detiknews*
0 Komentar