JAKARTA, kiprahkita.com –Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan segera meluncurkan pembangunan 104 Sekolah Rakyat Terintegrasi Tahap II di berbagai lokasi di seluruh nusantara. Program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif pendidikan gratis yang bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, pembangunan sekolah ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing, serta bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.
Program Sekolah Rakyat Tahap II diproyeksikan mampu menampung sekitar 112.320 siswa, dengan total 3.744 rombongan belajar yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Setiap lokasi Sekolah Rakyat memiliki kapasitas sekitar 1.080 siswa dengan fasilitas lengkap dan modern.
Pembangunan direncanakan di 104 lokasi yang tersebar merata di seluruh Indonesia, meliputi:
Sumatera: 26 lokasi
Jawa: 40 lokasi
Kalimantan: 12 lokasi
Sulawesi: 16 lokasi
Bali dan Nusa Tenggara: masing-masing 1 lokasi
Maluku: 4 lokasi
Papua: 3 lokasi https://rm.id/
Setiap sekolah dibangun di atas lahan seluas 5–10 hektare yang disiapkan oleh pemerintah daerah setempat. Selain ruang kelas, sekolah ini juga dilengkapi dengan asrama siswa dan guru, ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan digital, kantin sehat, klinik kesehatan, sarana olahraga, dan ruang kegiatan ekstrakurikuler.
Konsep Sekolah Rakyat juga mengusung sistem boarding school, sehingga setiap peserta didik dapat tinggal di lingkungan sekolah dan mendapatkan pendidikan terintegrasi dari tingkat dasar hingga menengah atas.
Pembangunan tahap ini diharapkan dapat selesai secara bertahap untuk mendukung Tahun Ajaran 2026/2027, memperkuat akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu di seluruh daerah Indonesia
Sekolah Rakyat Tahap II: Investasi Pendidikan atau Sekadar Infrastruktur Fisik?
Pemerintah Indonesia kembali mengumumkan peluncuran Sekolah Rakyat Terintegrasi Tahap II, sebuah program ambisius yang akan membangun 104 sekolah baru di seluruh nusantara melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Program tersebut dirancang menampung lebih dari 112.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA dengan fasilitas lengkap, termasuk boarding school, ruang kelas teknologi, laboratorium, perpustakaan digital, dan sarana kesehatan serta olahraga. Upaya ini dinyatakan sebagai bagian dari komitmen negara memperluas akses pendidikan berkualitas yang inklusif dan memutus mata rantai kemiskinan.
Namun di balik angka megah dan janji transformasi pendidikan, program ini layak dikritisi secara tajam dari beberapa aspek penting: prioritas kebijakan, efektivitas implementasi, dan relevansi sosialnya.
1. Pendidikan Bukan Sekadar Bangunan
Fakta bahwa program ini berfokus pada pembangunan fisik — gedung, asrama, fasilitas modern — memang penting. Tetapi pendidikan berkualitas tidak sepenuhnya ditentukan oleh infrastruktur. Kualitas guru, kurikulum yang sesuai konteks lokal, dukungan psikososial siswa, dan keterlibatan masyarakat adalah faktor yang sama pentingnya. Membiayai bangunan megah tanpa memperkuat supply side tenaga pendidik yang kompeten bisa menghasilkan “sekadar sekolah di atas kertas”. Kritik terhadap pendekatan infrastruktur semata ini bukan tanpa dasar ketika kita melihat problem pembelajaran di Indonesia yang selama puluhan tahun lebih terkait pada kualitas pembelajaran daripada gedungnya.
2. Risiko Ketimpangan dan Ketergantungan APBN
Program ini didukung dana triliunan rupiah dari APBN, dengan banyaknya lahan disiapkan oleh pemerintah daerah. Dibangun secara merata dari Sumatera sampai Papua, niat pemerataan ini layak diapresiasi. Namun besar anggaran tidak selalu sejalan dengan keberlanjutan — terutama apabila pembiayaan operasional, gaji pendidik, pemeliharaan fasilitas, dan dukungan kurikulum tidak direncanakan jangka panjang.
Menjadikan anggaran PU sebagai ujung tombak pendidikan menunjukkan adanya ketimpangan peran antar kementerian, di mana fungsi pendidikan teknis masih bergantung pada kementerian infrastruktur. Ini bisa menciptakan ketergantungan baru yang kurang strategis dalam jangka panjang.
3. Boarding School: Solusi atau Isolasi?
Konsep boardingschool — tempat tinggal siswa di asrama yang sama dengan ruang kelas — dianggap sebagai solusi untuk anak dari keluarga miskin atau wilayah terpencil. Ini tentu punya nilai positif dalam menyediakan akses pendidikan. Namun, tanpa penanganan sosial yang tepat, model boarding bisa mengasingkan anak dari dukungan keluarga dan akar budaya lokalnya, terutama di desa-desa dan komunitas adat.
Pendidikan tidak hanya soal literasi dan angka ujian, tetapi juga pembentukan karakter yang lahir dari interaksi sosial yang natural dengan keluarga dan lingkungan. Pendekatan boardingschool tanpa pendamping psikososial yang memadai dapat berisiko menciptakan ketergantungan sistem pendidikan terhadap lingkungan isolatif.
4. Ketergantungan terhadap Infrastruktur vs Pendidikan Transformasional
Melihat progres konstruksi Tahap II yang baru sekitar 3-4% pada akhir 2025 menunjukkan bahwa realitas pembangunan kerap berjalan lambat meskipun deklarasi kebijakan sudah kencang. Hal ini sering terlihat di banyak proyek megainfrastruktur di Indonesia — janji cepat, eksekusi relatif lambat, dan dampak sosial-pendidikan yang butuh waktu panjang untuk terlihat nyata.
Sekolah bukan sekadar pusat pembelajaran formal, tetapi juga ruang transformasi budaya, demokrasi, dan kesetaraan sosial. Tanpa strategi yang menyeimbangkan pembangunan fisik, kapasitas guru, dan keterlibatan komunitas, investasi besar ini bisa menjelma menjadi monumen tanpa makna sosial yang dalam.
Harapan Besar, Tantangan Besar
Program Sekolah Rakyat Terintegrasi Tahap II sejatinya adalah inisiatif yang menyentuh persoalan fundamental — meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat rentan dan memutus siklus kemiskinan lewat pendidikan. Niat ini layak dipuji dan direspon dengan dukungan.
Namun, implementasi yang terlalu mengandalkan bangunan besar tanpa perencanaan pendidikan yang holistik berisiko menjadi simbol besar tanpa dampak nyata dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan keberlanjutan sosial. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang butuh lebih dari sekadar fisik; ia butuh visi pembudayaan belajar, penguatan kualitas tenaga pendidik, dan sinergi nyata antara kebijakan infrastruktur dan pendidikan itu sendiri.
Dengan kata lain, pemerintah harus memastikan bahwa sekolah yang dibangun benar-benar menjadi situs transformasi anak bangsa, bukan sekadar monumen pembangunan. Tanpa itu, program ambisius ini bisa saja tertinggal sebagai cerita besar yang kurang bermakna dalam sejarah pendidikan Indonesia. Sahabat PU+1*
0 Komentar