LUBUK BASUNG_ AGAM, kiprahkita.com –Pemerintah Kabupaten Agam mengusulkan program padat karya senilai Rp3,8 miliar kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi akhir November 2025.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam, Budi Perwira Negara, menyatakan proposal sudah diajukan dan berisi 38 paket pekerjaan yang diharapkan dapat segera disetujui dan dilaksanakan. Setiap paket direncanakan mendapat alokasi dana sekitar Rp100 juta.
Program ini fokus pada pembangunan irigasi dan rabat beton jalan di beberapa lokasi yang rusak akibat banjir bandang, banjir, serta tanah longsor. Pengerjaan proyek dirancang memberdayakan 30 penyintas setiap paketnya, memberi mereka kesempatan kerja sekaligus penghasilan harian.
Budi juga mengatakan Pemkab Agam akan menyelenggarakan tujuh paket pelatihan keterampilan bagi penyintas yang kehilangan mata pencaharian. Pelatihan ini mencakup pembuatan konten visual media sosial, pembuatan roti dan kue, pemasangan konten berbasis aplikasi smartphone, servis sepeda motor, serta pelatihan pengelasan. Kegiatan tersebut digelar di Balai Latih Kerja (BLK) dan nagari (desa), dengan tujuan membantu warga membuka usaha baru di 2026.
Program padat karya dan pelatihan ini diharapkan menjadi langkah awal pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana di Kabupaten Agam.
Usulan program padat karya senilai Rp 3,8 miliar yang dilayangkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam ke Kementerian Ketenagakerjaan merupakan langkah nyata untuk membuka lapangan kerja bagi warga terdampak banjir bandang, tanah longsor, dan banjir yang melanda wilayah tersebut. Namun besaran anggaran dan skala program ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah cukup untuk merespons krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung?
Secara spesifik, anggaran Rp 100 juta per paket pekerjaan untuk pembangunan irigasi dan rabat beton jalan melibatkan sekitar 30 orang per paket. Secara mikro, program ini memang membantu warga mendapatkan upah harian sekaligus terlibat dalam rekontruksi infrastruktur mikro. Tetapi bila kontraskan dengan kerusakan infrastruktur, lahan pertanian yang hancur, dan kesempatan ekonomi yang hilang, dana ini bisa saja terkesan lebih simbolik ketimbang transformatif.
Padat karya sebagai penopang ekonomi lokal — potensi dan keterbatasannya
Mempekerjakan penyintas sebagai tenaga kerja dalam proyek padat karya adalah strategi yang tepat secara teori: memberi pendapatan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses pemulihan. Namun, fokus utamanya adalah pekerjaan fisik jangka pendek (seperti irigasi dan rabat beton) tanpa jaminan kesinambungan pendapatan jangka menengah dan panjang setelah proyek usai.
Bahkan program pelatihan yang juga disiapkan—seperti pembuatan konten media sosial, pelatihan servis sepeda motor, pembuatan roti dan kue, hingga pengelasan—walaupun berniat baik, berada jauh dari kebutuhan primer warga yang kehilangan mata pencaharian akibat lahan pertanian rusak total. Program ini terlihat mencampurkan pendekatan pemulihan ekonomi struktural dengan usaha mikro skala kecil, padahal yang terdampak butuh keseimbangan antara keduanya.
Antara urgensi dan realitas sumber daya
Rencana padat karya ini berjalan di tengah realitas yang lebih besar: pemerintah pusat hingga daerah di Sumbar telah menyiapkan triliunan rupiah untuk pemulihan pascabencana; misalnya, dana sekitar Rp 18,3 triliun dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabanjir dan longsor Sumatera Barat.
Dalam konteks sumber daya yang besar itu, dana Rp 3,8 miliar dari Agam sulit dilihat sebagai bagian dari strategi pemulihan yang komprehensif. Ia harus ditempatkan sebagai salah satu bagian kecil dari upaya multipihak, bukan solusi tunggal. Hal ini mengingat bahwa kerusakan — baik fisik maupun ekonomi — jauh melampaui kapasitas anggaran yang diusulkan untuk skala lokal.
Reformulasi pendekatan: dari “bertahan” ke “berdaya”
Jika dilihat secara kritis, inisiatif ini masih mencerminkan pendekatan bertahan dari hari ke hari, bukan strategi berkelanjutan untuk memulihkan ketahanan ekonomi masyarakat pascabencana. Padat karya sering kali diposisikan sebagai jawaban cepat ketika keadaan darurat, tetapi dalam kasus Agam, pendekatan ini perlu disokong oleh intervensi yang jauh lebih besar: pembangunan kembali lahan produktif, insentif investasi lokal, dan infrastruktur yang mampu mengurangi risiko bencana di masa depan.
Program padat karya yang diusulkan oleh Pemkab Agam adalah langkah positif, namun terlalu kecil untuk menjawab besarnya dampak bencana. Ia menonjolkan niat baik tetapi juga menggarisbawahi kebutuhan akan intervensi yang lebih terkoordinasi, berorientasi jangka panjang, dan berbasis pada pemulihan ekonomi yang nyata — bukan sekadar upah harian semata. Program ini bukanlah akhir dari perjalanan pemberdayaan, tetapi bisa menjadi titik awal yang perlu dikawal dengan strategi pembangunan yang lebih ambisius dan berpihak pada korban. Antara News*
.jpg)
0 Komentar