JAKARTA, kiprahkita.com –Langkah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) dalam polemik Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar dinilai belum menyelesaikan persoalan. Pasalnya, keputusan pemenang lomba tetap tidak berubah meski menuai kritik luas dari publik.
Polemik tersebut mencuat usai video final LCC Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat viral di media sosial. Dalam tayangan itu, dua tim peserta dinilai memberikan jawaban serupa, namun memperoleh penilaian berbeda dari dewan juri.
 |
| Tim SMAN 1 Pontianak |
MPR RI kemudian mengumumkan penonaktifan dua juri yang bertugas, yakni Kepala Biro Pengkajian Konstitusi pada Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR RI, Dyastasita Widya Budi, serta Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI, Indri Wahyuni. Selain itu, MC kegiatan juga ikut dinonaktifkan.
Langkah tersebut disampaikan sebagai bentuk evaluasi atas kegaduhan yang terjadi selama pelaksanaan lomba.
Namun, keputusan itu justru memicu pertanyaan baru dari masyarakat. Banyak pihak menilai evaluasi tidak cukup hanya dengan menonaktifkan juri dan menyampaikan permintaan maaf apabila hasil perlombaan tetap dipertahankan.
“Menonaktifkan juri dan meminta maaf selesai? Evaluasi selesai? Tapi juaranya tetap begitu?” tulis salah satu komentar warganet yang ramai dibagikan di media sosial.
Kontroversi bermula ketika tim SMAN 1 Pontianak memprotes penilaian juri terhadap jawaban yang mereka berikan pada babak final. Tim tersebut merasa jawaban mereka memiliki substansi yang sama dengan peserta lain, namun tetap dianggap kurang tepat karena alasan artikulasi.
Sementara itu, tim dari SMAN 1 Sambas tetap ditetapkan sebagai juara dan berhak mewakili Kalimantan Barat ke tingkat nasional.
Viralnya kasus ini memicu sorotan publik terhadap transparansi dan profesionalitas penilaian dalam ajang yang membawa nama lembaga negara tersebut. Banyak netizen meminta MPR RI melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk membuka rekaman penilaian dan mempertimbangkan ulang hasil lomba.
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyatakan akan menunggu laporan resmi dari panitia dan dewan juri terkait adanya kemungkinan revisi hasil perlombaan yang belakangan menjadi sorotan publik.
MPR RI menegaskan bahwa setiap proses penilaian harus dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai aturan yang telah ditetapkan sejak awal perlombaan berlangsung. Jika ditemukan kekeliruan administratif maupun teknis dalam penetapan pemenang, maka evaluasi dan peninjauan ulang dimungkinkan dilakukan demi menjaga kredibilitas kegiatan.
Selain itu, MPR RI juga mengimbau seluruh peserta dan masyarakat untuk tetap menghormati proses klarifikasi yang sedang berjalan serta tidak terpancing spekulasi di media sosial. Menurut pihak MPR RI, keputusan akhir nantinya akan disampaikan secara terbuka setelah seluruh data dan masukan dari panitia selesai diverifikasi.*
0 Komentar