JAKARTA, kiprahkita.com –Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun jaringan kereta api di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi bukan sekadar proyek transportasi biasa. Gagasan tersebut mencerminkan arah baru pembangunan nasional yang menitikberatkan pada konektivitas wilayah, efisiensi logistik, dan pemerataan ekonomi antardaerah.
Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, pembangunan jaringan rel lintas pulau menjadi kebutuhan strategis yang semakin mendesak. Ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa selama ini tidak hanya dipengaruhi distribusi industri, tetapi juga lemahnya konektivitas transportasi massal yang efisien.
 |
| Kereta Api Lintas Pulau |
Namun, proyek sebesar ini tidak cukup hanya mengandalkan semangat pembangunan. Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur transportasi yang dapat menjadi pelajaran penting.
Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah berhasil membangun fondasi perencanaan transportasi nasional melalui berbagai dokumen strategis seperti Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS). Pendekatan era tersebut dikenal kuat secara teknokratis dan berbasis perencanaan jangka panjang.
Sayangnya, banyak proyek pada masa itu berjalan lambat dan berhenti di tahap perencanaan.
Sebaliknya, era Presiden Joko Widodo menghadirkan pendekatan yang lebih berorientasi pada percepatan eksekusi. Berbagai proyek seperti MRT Jakarta, LRT Palembang, hingga Kereta Cepat Jakarta–Bandung menjadi bukti bahwa Indonesia mampu membangun infrastruktur modern dalam waktu relatif cepat.
Meski demikian, pendekatan tersebut juga meninggalkan catatan penting. Tidak semua proyek terintegrasi secara sistemik dalam kerangka transportasi nasional yang utuh. Sejumlah proyek dinilai berjalan parsial dan belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan jaringan nasional.
Kini, tantangan pemerintahan Prabowo adalah menggabungkan dua pendekatan tersebut: ketajaman perencanaan ala SBY dan keberanian eksekusi ala Jokowi.
Pembangunan kereta api di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi seharusnya tidak dipahami sekadar proyek simbolik atau pencitraan pembangunan. Lebih dari itu, proyek ini harus menjadi instrumen transformasi ekonomi nasional.
Jika dibandingkan negara-negara ASEAN, jaringan kereta api Indonesia masih tertinggal dari Thailand, Vietnam, maupun Malaysia. Negara-negara tersebut telah lebih dahulu mengembangkan konektivitas rel antarwilayah yang terintegrasi dengan pelabuhan, kawasan industri, dan pusat logistik.
Sementara di tingkat global, Jepang dan China menunjukkan bagaimana kereta api dapat menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi modern. Jepang berhasil membangun sistem transportasi rel yang presisi dan terintegrasi dengan tata ruang. Adapun China menjadikan investasi besar-besaran di sektor kereta api sebagai mesin pertumbuhan ekonomi regional.
Indonesia sejatinya memiliki potensi yang sama. Sumatera membutuhkan konektivitas rel untuk memperkuat distribusi logistik dan industri. Kalimantan memerlukan transportasi massal yang efisien untuk mendukung kawasan industri dan sumber daya alam. Sulawesi juga membutuhkan jaringan transportasi modern guna menopang pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia.
Tanpa pembangunan rel yang memadai, ketergantungan terhadap jalan raya akan terus memunculkan persoalan klasik seperti biaya logistik tinggi, kemacetan, hingga kerusakan lingkungan.
Karena itu, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Kementerian Perhubungan harus memastikan pembangunan jaringan rel berbasis kebutuhan riil mobilitas manusia dan barang. Bappenas perlu mengintegrasikan proyek ini dalam perencanaan nasional lintas sektor. Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah harus mampu menghilangkan ego sektoral yang selama ini sering menghambat percepatan proyek strategis.
Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum perlu memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk pengendalian tata ruang di sekitar jalur rel. Sementara itu, Danantara diharapkan mampu menghadirkan skema pembiayaan inovatif agar proyek tidak sepenuhnya membebani APBN.
Meski demikian, faktor terpenting tetap terletak pada konsistensi arah kebijakan pemerintah.
Arahan Presiden tidak boleh berhenti sebagai pernyataan politik semata. Dibutuhkan langkah konkret berupa roadmap yang jelas, target pembangunan yang terukur, pembagian tugas yang tegas, serta mekanisme pengawasan yang kuat.
Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa proyek besar kerap berjalan lambat ketika kehilangan tekanan politik dan kepemimpinan yang konsisten.
Karena itu, pembangunan kereta api lintas pulau menjadi ujian serius bagi pemerintahan Prabowo. Apakah proyek ini benar-benar akan menjadi warisan pembangunan nasional, atau hanya menambah daftar panjang rencana besar yang tidak pernah tuntas?
Indonesia sebenarnya tidak kekurangan gagasan, sumber daya, maupun pengalaman. Yang kerap menjadi persoalan adalah konsistensi dalam menjalankan visi pembangunan.
Pada akhirnya, publik tidak akan menilai dari seberapa besar janji yang disampaikan pemerintah, melainkan dari seberapa nyata rel yang dibangun, kereta yang beroperasi, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Jika proyek ini berhasil diwujudkan, maka era Prabowo dapat dikenang sebagai fase percepatan konektivitas nasional. Namun jika gagal, pembangunan kereta api lintas pulau hanya akan menjadi wacana besar yang kembali berhenti di atas kertas.
0 Komentar