MALALAK di Mei: BPJN Perkirakan Butuh Rp300 Miliar untuk Pulihkan Jalan Malalak Pascabencana

PADANG, kiprahkita.com –Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat memperkirakan anggaran sekitar Rp300 miliar dibutuhkan untuk memulihkan Jalan Malalak di Kabupaten Agam yang terputus akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025.

Kepala BPJN Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, mengatakan nilai tersebut masih berupa estimasi awal karena pihaknya masih menyelesaikan desain teknis sebelum penetapan anggaran dilakukan.

Jalan Malalak, Antara

"Itu perkiraan awal karena kami masih memfinalisasi desain sebelum nantinya diputuskan," ujar Elsa di Padang, Senin (11/5).

Saat ini, penanganan Jalan Malalak masih difokuskan pada pekerjaan tanggap darurat di sejumlah titik yang mengalami kerusakan. Salah satu pekerjaan yang sedang dilakukan adalah pengecoran dinding penahan tebing untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan.

BPJN menargetkan pekerjaan darurat selesai pada September 2026. Setelah itu, Kementerian Pekerjaan Umum akan melanjutkan proses melalui tender untuk penyelesaian pembangunan Jalan Malalak hingga kembali terhubung dengan kawasan Balingka-Bukittinggi.

Berdasarkan hasil pemetaan, masih terdapat tiga hingga empat titik yang memerlukan penanganan lanjutan. Pekerjaan tersebut meliputi pembangunan satu unit jembatan serta kemungkinan pembangunan sabo dam sebagai pengendali aliran material longsor.

Jika disetujui, sabo dam akan dibangun di Kilometer 74, tepat di lokasi yang saat ini menggunakan jembatan Armco. Infrastruktur tersebut dirancang tidak hanya untuk menahan material longsor, tetapi juga tetap dapat dilalui kendaraan dari arah Malalak menuju Bukittinggi maupun sebaliknya.

Meski demikian, BPJN menegaskan Jalan Malalak belum dibuka untuk masyarakat umum. Saat ini, PT Hutama Karya Infrastruktur masih melaksanakan sejumlah pekerjaan konstruksi di lapangan.

Pengecualian diberikan kepada warga setempat, guru, serta pelajar dari kawasan Balingka dan Malalak yang masih diperbolehkan melintasi jalan tersebut dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kewaspadaan.

Secara keseluruhan, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,1 triliun untuk pembangunan dan preservasi jalan serta jembatan di Sumatera Barat. Anggaran tersebut mencakup pemeliharaan jalan dan jembatan, penanganan longsor, penggantian jembatan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.

Program tersebut juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Dalam kurun dua tahun terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum mencatat telah menyerap sebanyak 2.717 tenaga kerja melalui berbagai proyek infrastruktur di Sumatera Barat.*