Sebanyak 800 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana di Sumatera Barat mengikuti pelatihan Klinik UMKM Minang Bangkit Regional II di Auditorium Universitas Andalas (Unand), Padang, Jumat (2/10/2026).
Pelatihan tersebut merupakan bagian dari Program Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana yang menyasar sekitar 38.000 UMKM di Sumatera Barat. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp115 miliar untuk mendukung pemulihan dan pemberdayaan usaha yang terdampak bencana.
Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza mengatakan dukungan tersebut tidak dirancang semata-mata dalam bentuk bantuan dana. Pelaku usaha juga diwajibkan mengikuti pelatihan dan pendampingan agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
“Tujuannya bukan sekadar dana hibah yang bisa digunakan suka-suka. Tujuannya adalah untuk pemberdayaan dan pemulihan usaha,” ujar Helvi.
Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai peningkatan kapasitas produksi, literasi keuangan, akses pasar hingga pencatatan transaksi melalui perbankan.
Menurut Helvi, pencatatan transaksi menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha karena dapat membantu mendokumentasikan perkembangan bisnis pelaku UMKM. Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar untuk membuka peluang pembiayaan sekaligus mendorong usaha naik kelas.
Program Klinik UMKM Minang Bangkit juga menggandeng Universitas Andalas melalui lembaga inkubator bisnis untuk memberikan pendampingan lanjutan.
Pendampingan diarahkan pada peningkatan kualitas produk, pemanfaatan teknologi, perluasan akses pasar serta pengembangan usaha. Dengan skema tersebut, proses pemulihan UMKM diharapkan tidak berhenti setelah bantuan diberikan.
Gubernur Sumatera Barat mengatakan dukungan terhadap UMKM penting karena sektor tersebut menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah. Ia menyebut jumlah UMKM di Sumbar mencapai hampir 750.000 unit.
“Kalau satu UMKM satu keluarga, hampir 4 juta masyarakat kita bergerak di UMKM dari sekitar 6 juta penduduk Sumatera Barat,” ujarnya.
Menurutnya, dampak bencana tidak hanya dirasakan dari kerusakan infrastruktur, tetapi juga terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Gangguan transportasi dan terhambatnya mobilitas konsumen turut memengaruhi keberlangsungan usaha UMKM.
Karena itu, ia mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang menggabungkan pembiayaan dengan pelatihan dan pendampingan. Menurutnya, proses pemulihan perlu diarahkan agar pelaku usaha tidak hanya kembali ke kondisi sebelum bencana, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas usahanya.
“Bukan hanya sekadar pulih sebagaimana sebelumnya, tapi bagaimana UMKM kita ini bisa naik kelas,” katanya.
Ia juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan kualitas produk dan kemasan, memperbaiki pengelolaan keuangan, memperluas pemasaran digital, membuka pasar baru, membangun jejaring kemitraan, serta meningkatkan akses terhadap pembiayaan.*
0 Komentar