JK: Cawapres Pengganti Gibran Harus Pintar dan Mampu Bantu Presiden

JAKARTA, kiprahkita.com –Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan pandangannya mengenai kriteria calon wakil presiden (cawapres) yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, sosok wakil presiden harus memiliki kemampuan dan kecakapan untuk membantu presiden menjalankan tugas pemerintahan.


JK menegaskan, posisi wakil presiden bukan sekadar jabatan pendamping kepala negara, melainkan memiliki tanggung jawab konstitusional untuk membantu presiden.




Ia merujuk Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden.


"Artinya Wakil Presiden membantu. Kalau Wakil Presiden itu diam, tidak bekerja, itu berarti tidak menjalankan tugas, tidak sesuai Undang-Undang Dasar. Dia harus bekerja, membantu," ujar JK di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Jumat (20/11/2026).


Atas dasar itu, JK menilai calon wakil presiden pengganti Gibran harus memiliki kapasitas intelektual dan kemampuan yang memadai agar dapat menjalankan fungsi pendampingan terhadap presiden.


"Jadi harus pintar. Kalau tidak pintar, tidak punya kemampuan, bagaimana bisa membantu Presiden? Ah, itu masalahnya," katanya.


JK Serahkan Penentuan Nama kepada Presiden

Terkait sejumlah nama yang mulai bermunculan dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran, JK memilih tidak memberikan komentar lebih jauh.


Menurutnya, presiden merupakan pihak yang paling memahami sosok yang dibutuhkan untuk mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan.


"Presiden yang paling mengetahui itu. Nanti presiden akan keluarkan apa yang dia. Kita sendiri tidak berhak untuk mencampuri itu," ungkapnya.


Sementara itu, agenda pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.


Jadwal tersebut merupakan hasil kesepakatan rapat gabungan MPR setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkan penundaan sidang paripurna dari jadwal semula, yakni 2 Desember 2026.


Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan bahwa usulan penjadwalan ulang tersebut disetujui dalam rapat gabungan MPR.


Sidang paripurna pada 9 Desember 2026 nantinya dijadwalkan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden sekaligus melaksanakan proses pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia.*

Posting Komentar

0 Komentar