LIMAPULUH KOTA, kiprahkita.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi gambir di wilayahnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan, saat ini Pemprov sedang mempersiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Niaga Gambir beserta aturan turunannya.
Hal ini disampaikan Mahyeldi saat berdiskusi dengan para petani gambir di Nagari Pangkalan, Kecamatan Koto Baru Pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota, akhir pekan kemarin, dikutip dari rilisan Dinas Kominfotik Sumbar, diakses Kamis (12/9/2024).
Ia menekankan pentingnya menyelesaikan berbagai keluhan yang dihadapi petani, seperti kebutuhan peralatan, peningkatan pengetahuan, serta pembangunan infrastruktur jalan produksi.
"Produk gambir adalah salah satu ikon Sumbar yang harus kita kembangkan lebih serius. Kualitasnya harus selalu kita jaga, apalagi 90 persen kebutuhan gambir dunia berasal dari Sumbar," kata Mahyeldi.
BERITA TERKAIT
- Standar Harga Gambir Harus Jelas
- Mengantar Masa Depan Langgai dengan Motor Trail
- Kulit Manis Padang Pariaman Masuki Pasar Amerika Serikat
Terkait rencana Pergub Tata Niaga Gambir, Mahyeldi menyebutkan, Pemprov Sumbar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) akan mengusulkan pengembangan dua produk turunan gambir, yaitu tanin dan katechin, yang memiliki nilai jual lebih tinggi di pasar domestik.
"Soal harga gambir tidak ada masalah lagi. Dari informasi masyarakat, harga gambir saat ini sudah mencapai Rp70 ribu per kilogram. Bahkan, gambir berkualitas bagus bisa dijual hingga Rp115 ribu per kilogram," tambah Mahyeldi.
Menanggapi usulan petani terkait pembangunan jalan produksi, Mahyeldi langsung merespon, dengan meminta para petani mengajukan proposal melalui kelompok tani kepada Dinas Pertanian.
Ia menekankan pentingnya kelompok tani tersebut terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan).
"Dengan adanya jalan produksi, petani tidak perlu berjalan kaki sejauh empat kilometer lagi. Aksesnya akan lebih mudah dilalui sepeda motor," jelasnya.
Diskusi ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar Febrina Tri Susila Putri; Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Lila Yanwar; Kepala Badan Kesbangpol Sumbar Eri Rinaldi; dan Kepala Biro Adpim Mursalim.(adpsb; ed. mus)
0 Komentar