Alasan Penolakan Rencana Pembongkaran Jembatan Kereta Api Lembah Anai Pasca Banjir

TANAH DATAR, kiprahkita.com Pasca terjadinya banjir bandang yang melanda kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, muncul wacana tentang kemungkinan pembongkaran Jembatan Kereta Api Lembah Anai (Jembatan KALA). Informasi ini langsung mendapatkan respons keras dari berbagai pihak.


Wacana pembongkaran jembatan tersebut menjadi perbincangan setelah bencana banjir yang merusak infrastruktur di wilayah tersebut. Namun pemerintah menegaskan menolak gagasan tersebut. Menteri Kebudayaan Fadli Zon secara tegas menolak rencana pembongkaran terhadap jalur dan struktur jembatan kereta api tersebut. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungannya ke lokasi terdampak banjir di kawasan Batu Busuk, Kota Padang.

Fadli Zon menjelaskan bahwa jembatan ini bukan sekadar infrastruktur biasa, tetapi bagian dari Warisan Budaya Dunia yang tercatat dalam Warisan Tambang Batubara Ombilan Sawahlunto (WTBOS) oleh UNESCO. Karena itu, ia menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan struktur bersejarah ini.

Selain itu, sejumlah masyarakat dan pengamat sejarah mengusulkan agar jembatan tersebut justru dipertahankan, dirawat, dan dijadikan sebagai objek wisata sejarah yang menarik. Mereka berpendapat bahwa dengan pemanfaatan yang tepat, peninggalan bersejarah ini bisa menjadi daya tarik budaya dan pariwisata, bukan hanya sekadar dihapuskan.

Perdebatan soal masa depan Jembatan KALA ini mencuat di tengah upaya pemerintah pusat yang juga tengah memikirkan langkah pemulihan wilayah pascabencana, termasuk rencana perbaikan dan penguatan struktur lainnya di wilayah warisan budaya yang terdampak banjir itu. 

Runtuhnya Identitas Sejarah di Lembah Anai: Sebuah Kritik Atas Pendekatan Pembangunan yang Salah Arah

Kawasan Lembah Anai di Tanah Datar, Sumatera Barat tengah menghadapi krisis naratif. Bukan semata bencana alam yang melanda—bencana-bencana itu sudah menjadi keniscayaan geologis di daerah perbukitan tropis ini—melainkan banjir bandang yang kemudian dimanfaatkan sebagai alasan untuk membongkar warisan budaya berusia lebih dari satu abad: Jembatan Kereta Api Lembah Anai.

Kabar pembongkaran jembatan ini mencuat setelah banjir bandang merusak infrastruktur di sekitar rel, dan kemudian Balai Teknik Perkeretaapian menyarankan sebuah tindakan ekstrim: mencabut struktur yang menjadi bagian dari Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto—situs yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia.

Namun ada sesuatu yang hilang dari wacana ini: pemahaman bahwa warisan sejarah bukanlah beban, tetapi sarana untuk memahami masa lalu dan membentuk masa depan. Di tengah arus modernisasi yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai tolok ukur pembangunan nasional, kita lupa bahwa keberlanjutan identitas budaya adalah investasi jangka panjang yang jauh lebih substansial daripada beton dan perkerasan jalan.

Beberapa pihak memang berargumentasi bahwa keselamatan publik harus menjadi prioritas utama. Tentu, keselamatan adalah keharusan—namun tidak harus dengan cara menghapus jejak sejarah. Menteri Kebudayaan sendiri menyatakan bahwa pembongkaran bukan pilihan utama dan perlu kajian komprehensif untuk menentukan apakah masih mungkin dilakukan konservasi dan perbaikan struktural.

Argumentasi ini juga mendapat dukungan publik luas dan suara kritis dari masyarakat setempat yang menolak pembongkaran. Mereka melihat jembatan itu sebagai ingatan kolektif, simbol masa lalu, bahkan sebagai potensi ekonomi melalui wisata sejarah—persis seperti yang terjadi pada Jembatan Victoria di Malaysia yang berhasil dipertahankan dan kemudian menjadi daya tarik wisata klasik.

Lebih jauh, menghapus struktur bersejarah justru adalah pengakuan bahwa kita tidak mampu memikirkan solusi kreatif yang menjaga keselamatan sekaligus melestarikan warisan budaya. Itu bukan sekadar masalah teknis, melainkan soal prioritas nilai dalam tata pembangunan nasional. Bila kita terus menerus menjadikan warisan sebagai korban pertama dari setiap krisis, maka kita akan kehilangan identitas kolektif yang tidak dapat diganti oleh infrastruktur baru apapun.

Refleks ini juga mencerminkan pendekatan yang lebih pragmatis daripada visioner. Di saat banyak negara lain memanfaatkan warisan sejarah sebagai modal budaya dan ekonomi, kita justru mudah mengambil jalan pintas pemusnahan. Padahal dengan teknologi rekayasa modern dan kajian konservasi yang matang, seringkali masih banyak potensi untuk menyelamatkan nilai sejarah tanpa mengorbankan keselamatan.

Isu ini bukan sekadar tentang sepotong jembatan baja. Ia adalah tentang ketidakmampuan kita menyelaraskan modernitas dengan pelestarian sejarah, antara kebutuhan pembangunan dan tanggung jawab atas masa lalu. Bila dibiarkan terus berlanjut, bukan hanya jembatan yang hilang—kita sendiri akan kehilangan pemahaman tentang siapa kita sebenarnya dan dari mana kita berasal. BS*

Posting Komentar

0 Komentar