JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menemui Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin. Pertemuan itu membahas percepatan pembangunan infrastruktur di Sumbar.
Rombongan Pemprov Sumbar yang hadir antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Adib Alfikri, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumbar Armizoprades, serta Kepala Bappeda Sumatera Barat Zefnihan. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda prioritas, di antaranya pembangunan Flyover Padang Luar, penyediaan jalur penyelamatan darurat di Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar, serta dukungan infrastruktur untuk ruas Tol Sicincin-Bukittinggi.
Andre Rosiade menegaskan Flyover Padang Luar merupakan proyek strategis untuk mengurai kemacetan yang telah berlangsung puluhan tahun. Berdasarkan desain teknis atau Detailed Engineering Design (DED) yang disusun Kementerian PUPR melalui Balai Jalan Nasional Sumatera Barat, sekitar 80 persen trase flyover berada di atas lahan milik PT KAI. Karena itu, koordinasi dan sinergi dengan KAI menjadi faktor kunci agar proyek tersebut dapat segera direalisasikan demi kepentingan masyarakat.
Selain flyover, Andre juga menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kawasan Penyalaian, Koto Baru, yang kerap disebabkan kendaraan berat mengalami rem blong dari arah Bukittinggi menuju Padang Panjang. Untuk mencegah kecelakaan berulang yang telah merenggut banyak korban jiwa, diusulkan pembangunan jalur penyelamatan darurat. Lokasi jalur tersebut berada di atas lahan PT KAI, sehingga diperlukan kesepahaman bersama dalam pemanfaatan aset negara untuk kepentingan publik.
Lebih lanjut, Andre Rosiade menegaskan perannya memastikan dukungan anggaran APBN benar-benar turun dan dimanfaatkan untuk menjawab persoalan masyarakat. Andre menyampaikan Menteri PUPR telah menyetujui pembangunan Flyover Padang Luar sebagai bagian dari komitmen pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan titik-titik kemacetan menahun di Sumatera Barat.
Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong pembangunan jalan alternatif di kawasan Pasar Koto Baru yang selama ini menjadi simpul kemacetan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyiapkan trase jalan melingkar alternatif tersebut, yang selanjutnya akan diperlebar melalui dukungan anggaran Inpres Jalan Daerah," kata Andre Rosiade dalam keterangannya, Jumat (2/6/2026).
Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin dalam pertemuan itu menyampaikan apresiasi atas kedatangan Andre Rosiade dan jajaran Pemprov Sumbar. Bobby menegaskan PT KAI pada prinsipnya mendukung pembangunan dan siap bersinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Bobby Rasyidin menyampaikan pihaknya terbuka untuk bekerja sama dalam pemanfaatan aset perusahaan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat penting agar proyek-proyek strategis seperti flyover, jalur penyelamatan darurat, hingga pengembangan transportasi massal dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana pengembangan layanan perkeretaapian di Kota Padang. Andre Rosiade mendorong agar jalur kereta bandara dikembangkan menjadi commuter line yang melayani rute lebih luas, mulai dari Bandara Internasional Minangkabau hingga Indarung dan Teluk Bayur. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadi solusi transportasi massal yang mampu menekan kemacetan dan meningkatkan mobilitas masyarakat Kota Padang.
Pertemuan Andre Rosiade dan jajaran Pemprov Sumbar dengan Dirut KAI membahas Flyover Padang Luar dan jalur penyelamat Koto Baru terdengar seperti kabar rutin pembangunan. Tapi sebenarnya, ini bukan sekadar proyek beton. Ini soal kemacetan menahun dan nyawa yang berulang kali hilang di turunan Penyalaian.
Flyover Padang Luar memang sudah terlalu lama jadi wacana. Puluhan tahun macet bukan lagi soal kenyamanan, melainkan kerugian ekonomi harian. Truk tertahan, distribusi terganggu, waktu produktif hilang. Jika 80 persen trase berada di atas lahan KAI, maka kunci proyek ini bukan lagi desain—melainkan keberanian administratif dan politik untuk menyelesaikan urusan aset negara yang kerap berbelit.
Namun yang lebih mendesak adalah jalur penyelamat di Koto Baru.
Setiap kecelakaan rem blong di kawasan itu selalu menyisakan pola yang sama: penyesalan datang belakangan. Jalur darurat bukan proyek prestise; ia infrastruktur pencegah kematian. Jika lokasi berada di atas lahan KAI, maka ini ujian sejauh mana BUMN benar-benar memprioritaskan keselamatan publik di atas prosedur birokrasi yang kaku.
Kita terlalu sering membangun setelah tragedi. Padahal data kecelakaan di Penyalaian sudah lama berbicara. Jika proyek ini kembali tertunda karena koordinasi, regulasi, atau tarik-ulur aset, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar timeline, melainkan nyawa berikutnya.
Di sisi lain, dorongan pengembangan commuter line dari BIM hingga Teluk Bayur adalah gagasan strategis. Sumbar tidak bisa selamanya bergantung pada jalan raya. Transportasi massal adalah masa depan. Tapi pengalaman menunjukkan: gagasan besar sering berhenti pada rapat koordinasi dan konferensi pers.
Kunci dari semua agenda ini sebenarnya satu: eksekusi.
Dukungan menteri sudah disebut. APBN diklaim siap. KAI terbuka. Semua terdengar selaras. Tapi publik Sumatera Barat sudah terlalu sering mendengar kata “segera direalisasikan.” Yang mereka tunggu bukan lagi komitmen, melainkan alat berat bergerak dan proyek benar-benar berjalan.
Infrastruktur memang butuh sinergi. Tapi sinergi tanpa tenggat jelas hanya akan menjadi foto bersama.
Pada akhirnya, flyover bisa mengurai macet. Commuter line bisa mengurangi kendaraan. Tapi jalur penyelamat di Koto Baru—itulah yang paling mendesak. Karena kemacetan bikin kesal, sementara kecelakaan merenggut nyawa.
Dalam politik pembangunan, yang paling penting bukan siapa yang mengusulkan—melainkan siapa yang memastikan tidak ada lagi korban berikutnya. Detiknews*
.jpg)
0 Komentar