JAKARTA, kiprahkita.com –Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (5/2). Pengangkatan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.
Acara pelantikan pun diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para tamu undangan lainnya. Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.
Usai dilantik, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan bahwa koordinasi sinergi antara institusi pengelola kebijakan fiskal dan moneter akan semakin dipererat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.
Pelantikan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan bukan sekadar pengisian kursi kosong. Ia adalah pesan. Di tengah ruang fiskal yang menyempit, tekanan defisit, dan ambisi pertumbuhan tinggi pemerintahan baru, Presiden Prabowo memilih figur teknokrat moneter untuk duduk di jantung kebijakan fiskal.
Juda datang dari Bank Indonesia—rumah besar kebijakan moneter. Artinya, pemerintah ingin memastikan komunikasi antara dua “menara kembar” ekonomi makro: fiskal dan moneter, berjalan lebih halus. Dalam bahasa resmi, ini disebut sinergi. Dalam praktiknya, ini soal keseimbangan antara belanja negara yang ekspansif dan stabilitas harga yang harus dijaga.
Masalahnya, sinergi bukan sekadar koordinasi rapat bulanan.
Pemerintahan Prabowo memiliki agenda besar: pertumbuhan tinggi, proyek infrastruktur, program sosial masif. Semua butuh belanja. Di sisi lain, disiplin fiskal menuntut kehati-hatian. Defisit tidak bisa dibiarkan melebar tanpa risiko pada kepercayaan pasar dan nilai tukar. Di sinilah kehadiran Juda menjadi strategis—atau justru krusial sebagai penyeimbang.
Pertanyaannya: apakah sinergi yang dimaksud berarti harmonisasi kebijakan, atau penyesuaian moneter agar lebih longgar terhadap dorongan fiskal?
Selama ini, independensi bank sentral menjadi fondasi stabilitas ekonomi Indonesia. Publik tentu berharap masuknya figur BI ke Kementerian Keuangan tidak dibaca sebagai pelemahan jarak sehat antara dua otoritas, melainkan penguatan koordinasi tanpa menggerus independensi.
Pernyataan tentang menjaga “sustainabilitas fiskal” adalah sinyal yang menenangkan. Tapi pasar dan publik tidak hanya mendengar kata-kata—mereka membaca angka. Rasio utang, beban bunga, pertumbuhan penerimaan pajak, serta konsistensi belanja akan menjadi indikator sesungguhnya.
Di sisi politik, ini juga reshuffle yang aman. Tidak ada gejolak, tidak ada drama. Pemerintah menunjukkan wajah teknokratis di sektor ekonomi, seolah ingin berkata: ekonomi tetap di tangan profesional.
Namun ujian sebenarnya bukan pada pelantikan, melainkan pada keputusan-keputusan sulit ke depan. Ketika target pertumbuhan berbenturan dengan batas defisit. Ketika kebutuhan belanja sosial berbenturan dengan stabilitas rupiah. Ketika pasar global bergejolak.
Di titik itulah sinergi diuji—bukan dalam pidato sumpah jabatan, tetapi dalam keberanian mengatakan “cukup” pada belanja yang terlalu agresif, atau “perlu” pada stimulus yang tepat waktu.
Pada akhirnya, bestie, penunjukan Juda Agung adalah langkah strategis. Tapi strategi hanya sekuat implementasinya. Sinergi fiskal dan moneter terdengar indah. Yang lebih penting: apakah ia mampu menjaga keseimbangan antara ambisi pertumbuhan dan realitas stabilitas?
Karena dalam ekonomi, satu langkah terlalu jauh bisa mahal harganya.
“Saya kira koordinasi sinergi antara fiskal dan moneter Insya Allah akan semakin baik, semakin erat. Dan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada kami, pada saya, waktu saya bertemu beliau arahnya intinya adalah bahwa fiskal moneter harus terkoordinasi, tersinergi dengan baik untuk mencapai target-target pertumbuhan dan tentu saja juga at the same time kita harus juga menjaga stabilitas makro ekonomi termasuk sustainabilitas dari fiskal,” ujar Wamenkeu Juda Agung. (dm/rap)
.jpg)
0 Komentar