Prof. Didik J Rachbini Singgung Salah Kaprah Digitalisasi Pendidikan ala Nadiem Makarim

JAKARTA, kiprahkita.com –Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, ikut menyoroti kasus hukum yang menjerat Nadiem Makarim. Namun berbeda dengan sejumlah pihak yang secara terbuka meminta agar Nadiem dibebaskan, Didik memilih memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan dan pendekatan yang digunakan selama memimpin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Dalam pandangannya, kasus yang menimpa Nadiem tidak bisa dilepaskan dari konsep digitalisasi pendidikan yang sejak awal dinilai terlalu bertumpu pada pendekatan teknologi atau tech-solutionism. Menurutnya, transformasi pendidikan nasional tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan teknologi semata.

Didik menilai keberhasilan Nadiem membangun GoTo melalui GO-JEK tidak otomatis dapat diterapkan di birokrasi pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan yang memiliki kompleksitas berbeda.

“Transformasi pendidikan modern tidak bisa disulap hanya dengan pendekatan teknologi. Pemerintahan memiliki sistem kerja, birokrasi, dan tantangan sosial politik yang jauh berbeda dengan perusahaan rintisan,” demikian pandangan yang disampaikan Didik dalam komentarnya terkait kasus tersebut.

Ia juga menyinggung bahwa dukungan presiden saja tidak cukup untuk menjalankan program besar di kementerian. Menurutnya, diperlukan dukungan birokrasi yang kuat serta pemahaman mendalam terhadap tata kelola pemerintahan.

Dalam pernyataannya, Didik turut menilai proyek digitalisasi pendidikan yang dijalankan pada masa pemerintahan Joko Widodo memiliki ambisi besar, namun tidak mudah diterapkan secara efektif di lapangan.

Ia menyebut jargon seperti digitalisasi, algoritma, kecerdasan buatan (artificial intelligence), hingga coding memang menjadi perhatian besar pemerintah saat itu. Namun implementasinya dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan sistem pendidikan nasional.

Meski demikian, Didik tidak secara langsung menyatakan Nadiem tidak bersalah. Ia lebih menekankan bahwa persoalan tersebut menjadi pelajaran penting bagi kalangan profesional dan pelaku bisnis yang masuk ke pemerintahan tanpa memahami sepenuhnya dinamika birokrasi dan politik.

Menurutnya, Nadiem sebenarnya memiliki potensi besar untuk tetap berkiprah di luar pemerintahan sebagai inovator teknologi. Namun keputusan masuk ke dunia politik dan birokrasi akhirnya membawa konsekuensi besar terhadap perjalanan kariernya.

“Ini menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang masuk ke pemerintahan. Dunia bisnis dan birokrasi memiliki karakter yang berbeda,” ujarnya.

Pandangan Didik J. Rachbini tersebut muncul di tengah ramainya dukungan sejumlah tokoh, influencer, dan aktivis yang ikut menanggapi proses hukum terhadap Nadiem Makarim. Erizal*