Pendidikan Politik Mahasiswa KKN Unand di Malalo
 |
| FOTO BERSAMA USAI SEMINAR PENDIDIKAN POLITIK.(mus) |
MALALO, kiprahkita.com - Sebanyak 22 orang mahasiswa Universitas Andalas (Unand) Padang, saat ini melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Tanah Datar.
Salah satu program kerjanya adalah melaksanakan seminar sekaligus pendidikan politik. Kegiatan itu dilaksanakan pada Selasa (18/7), di Aula Kantor Walinagari setempat, dan dibuka Walinagari Mulyadi.
Pendidikan politik itu menghadirkan narasumber Dosen Komunikasi Politik Unand Najmuddin Muhammad Rasul, Ph.D., dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar Ikhwan Arif dengan moderator Risko Ahmad Thoriq, dan difasilitasi oleh panitia yang diketuai Tryandi Yunaz.
"Pemilu bukan lowongan kerja dan menjadi anggota parlemen bukan peluang kerja, maka caleg haruslah orang yang punya kemampuan analisa dan keahlian. Di Eropa caleg itu orang yang bekerja untuk negara, mereka punya keahlian dan memiliki ekonomi kuat, bukan pencari kerja," ujar Najmuddin dalam paparannya.
Najmuddin menyayangkan, masih ada partai politik peserta pemilihan umum yang belum maksimal menyiapkan kader mereka untuk duduk di parlemen. Akibatnya, ketika terpilih menjadi anggota legislatif, mereka jadi kewalahan, karena tidak mampu memahami tugas pokok dan fungsinya di parlemen dengan tepat.
Seleksi caleg, tegasnya, memang rumit dan memakan waktu, karena partai tidak menyiapkan caleg yang benar-benar siap, baik dari aspek persyaratan maupun kompetensi.
Fakta menunjukkan, ujarnya lagi, sebagian kandidat calon anggota parlemen yang diusung partai politik, cenderung menjadikan pemilihan umum sebagai ajang memperebutkan lowongan kerja. Berbagai cara pun dilakukan untuk bisa terpilih.
"Politik uang (money politic) salah satu masalah krusial yang selalu jadi perdebatan ketika pemilu dilakukan. Praktik pembusukan politik seperti ini bisa diminimalisir, tetapi sulit untuk dihapus. Pelaku umumnya adalah aktor politik yang berkualitas rendah, didukung elite politik yang tak memahami politik dengan baik," tegasnya.
Pembusukan politik oleh aktor dan elite politik, kata Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Unand itu, mengakibatkan hancurnya sistem perpolitikan nasional. Para pemilih muda pun jadi sulit untuk digenjot partisipasi mereka dalam pemilihan umum.
Partisipasi politik itu, tegasnya, hanya terlihat sangat tinggi pada pemilu pertama setelah reformasi. Pada pemilu berikutnya, tambah Najmuddin, partisipasi pemilih itu semakin flutuatif dan cenderung rendah.
"Jantung demokrasi adalah partisipasi pemilih, seratusan negara demokrasi baru di dunia, partisipasi ini relatif masih rendah. Anak muda cenderung membaca artikel entertainment di tahun politik. Makanya, menggenjot partisipasi politik harus menggunakan semua platform media. Khusus pemilih milenial, mereka lebih banyak berinteraksi dengan gadget," jelasnya.
Sementara itu, Komisioner Ikhwan dalam pemaparannya menjelaskan, partisipasi politik bulan hanya memberikan hak suara, tetapi pemahamannya sangat luas.
Dalam memahaminya, kata dia, ada yang tidak peduli sama sekali tetapi kemudian ngoceh setelah kebijakan politik, ada yang tidak mau tahu, ada yang buta politik, ada yang menjadi aktivis, tetapi ada juga yang hanya sekadar memberikan hak suara.
"Tren partisipasi milenial cenderung rendah, mereka mencari informasi melalui media digital atau gadget, mengakses info politik dari media online dan televisi, ikut melakukan unjuk rasa untuk mendukung atau menolak kebijakan, mengkritik juga dilakukan melalui medsos," katanya.
Ikhwan menegaskan, kini adalah momentum meningkatkan keterlibatan generasi milenial dalam pemilu. Tapi perlu diingat, ujarnya, berdasarkan berbagai kajian, pemilih pemula memutuskan keikutsertaannya dalam memilih pada pemilu didasarkan kepada faktor sosiologis, psikologis, dan rational choice dalam bentuk pertimbangan untung rugi.
Walinagari Mulyadi menyebut, pihaknya memberi apresiasi kepada mahasiswa Unand yang sedang melaksanakan KKN di nagari itu, sekaligus mendukung penuh pelaksanaan pendidikan tersebut.
"Kegiatan seperti ini perlu kita tingkatkan, sehingga mampu menjangkau masyarakat luas, dalam rangka memberikan pendidikan politik dan pencerdasan pemilih," ujarnya.(mus)
0 Komentar