Mendagri Minta Pemda Pangkas Perjalanan Dinas demi Efisiensi Anggaran

JAKARTA, kiprahkita.com –Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) kembali memperketat efisiensi anggaran, terutama dengan memangkas perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian

Arahan tersebut disampaikan Tito di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagai bagian dari langkah pemerintah menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

“Kalau dari dulu saya sudah menyampaikan untuk efisiensi kepala daerah. Saya akan menekankan lagi efisiensi, terutama efisiensi anggaran,” ujar Tito.

Menurut dia, anggaran perjalanan dinas yang tidak terlalu penting sebaiknya dialihkan untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Terutama perjalanan dinas yang tidak perlu, dari dulu saya sampaikan. Jadi uangnya diarahkan untuk program yang pro rakyat,” katanya.

Respons Tantangan Ekonomi

Pemerintah saat ini memang tengah mendorong langkah penghematan di berbagai sektor seiring meningkatnya tekanan ekonomi global, termasuk kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Salah satu kebijakan yang sedang dikaji pemerintah ialah penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Tito mengatakan efisiensi serupa sebenarnya pernah diterapkan saat pandemi Covid-19, termasuk penghematan penggunaan listrik dan pendingin ruangan di kantor pemerintahan.

“Mekanisme pada waktu Covid itu, misalnya, lampu dimatikan dulu, jangan meninggalkan kantor saat lampu hidup, AC masih hidup,” ujarnya.

Fokus pada Program Pro Rakyat

Langkah efisiensi anggaran disebut tidak hanya bertujuan mengurangi pengeluaran pemerintah, tetapi juga memastikan alokasi dana lebih banyak diarahkan pada program prioritas dan pelayanan publik.

Pemerintah berharap penghematan belanja operasional dapat membantu menjaga stabilitas fiskal sekaligus memperkuat program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.*