Tuntutan Hukum Nadiem dan Respon Publik

Oleh Dr. Mohammad Isa Gautama, S.Pd, M.Si

JAKARTA, kiprahkita.com –Menarik dikaji, kenapa justru respons publik rata-rata favourable ke Nadiem setelah tuntutan Jaksa pada kasus korupsi pengadaan chrome book-nya diputuskan beberapa hari belakangan ini.

Ada indikasi, publik seolah lupa bahwa di zamannya jadi menteri justru programnya banyak yang mengambang, tidak fokus, dan bahkan tidak efektif. Yang paling kontroversial adalah kurikulum Merdeka yang digagas oleh beliau menimbulkan kerusakan tak ternilai dengan hilangnya motivasi, gairah dan semangat belajar karena semua murid peserta didik harus naik kelas.

Kualitas pendidikan Indonesia (TKA) turun drastis selama Nadim Makarim menjabat Mendikbudristek. Kurikulum yang menurut saya malah tidak memerdekakan itu diimplementasikan dengan segala ketidakmatangan, orientasi yang tidak jelas dan tidak tepat sasaran.

Di zamannya pula hak dosen yang sudah ada payung hukumnya secara jelas untuk dibayarkan Tukinnya malah tidak terealisasi. Di zamannya pula tata kelola program digitalisasi pendidikan dinilai tidak transparan dan ternyata terbukti salah urus bahkan terjebak kasus korupsi.

Di zamannya pula mahasiswa diberikan hak mengambil SKS di luar program studi hingga tiga semester, sebuah kebijakan yang memicu perdebatan karena dinilai membebani kampus dan mahasiswa dalam hal rekognisi mata kuliah serta kesiapan magang.

Di zamannya terjadi lonjakan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) akibat desakan kampus untuk mencari dana mandiri untuk operasional program. Di zamannya skripsi tidak lagi diwajibkan, hal mana yang banyak dikritik habis-habisan oleh akademisi kritis karena langkah ini berpotensi menurunkan standar kompetensi dan metodologi riset lulusan sarjana.

Sebenarnya masih banyak lagi hal lain yang menegaskan ketidakprofesionalan Nadiem saat jadi menteri dan menghasilkan kekisruhan di sana-sini, termasuk kepada para guru honor yang di zaman Nadiem mengalami fenomena puncak tidak dipedulikan dan tidak ada kebijakan jelas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.

Anehnya, kini di lini masa, terutama digital, yang seolah sedih mendalam dan sampai menghiba-hiba di setiap komentar dan status medsosnya sebagian besar adalah para guru dan juga sebagian dosen.

Respons yang agak ganjil itu bahkan masih dibumbui dengan komentar subjektif bahwa kasus ini dipolitisasilah, hakim tidak adillah (bahkan sangat banyak dengan nada mengumpat, mengatakan "Jaksa taik", "layak ke neraka", dsb), dan ada konspirasi dalam rangka menjatuhkan Nadiemlah, dan sebagainya.

Miris juga kita. Saya tak habis pikir, kenapa hal ini bisa terjadi. Hipotesis saya, selama ini, mereka lebih sering terpapar pencitraan "positif" Nadiem. Di sisi lain derajat literasi memang berada dalam kisaran memprihatinkan dalam rangka mencari dan menganalisis lebih dalam segala informasi yang lebih kredibel dan objektif tentang Nadiem.

Patut pula dipertanyakan, apakah selama 5 tahun Nadiem menjabat menteri, kalangan yang sekarang banyak simpati dan berhiba-hiba atas nasib Nadiem sempat menyimak dengan serius atau kalau perlu mencatat segala salah urus dan berbagai kebijakan kontroversial Nadiem? Kalau mau merunut sedikit di era periode kedua Jokowi memimpin, dalam setiap kesempatan hari-hari sebelum rehufle kabinet media selalu menempatkan Nadiem sabagai menteri dengan rapor 3-5 besar terburuk dan layak diganti (walau memang tidak pernah terealisasi).

O ya, satu lagi, dan ini juga penting, ini sekarang kan baru tuntutan jaksa ya. Jadi belum final. Nah, kan masih ada satu tahapan terakhir, yaitu putusan vonis hakim Saya tidak percaya vonis akan sama dengan tuntutan. Ada harapan vonis untuk Nadiem akan lumayan jauh turun dari 18 ke 10 atau paling banter 12 tahun. Sudah banyak kasus korupsi di pengadilan yang vonisnya mendapat "diskon" sampai 50 persen atau lebih. Kita bisa telusuri salah satunya di hasil riset Transparency International Indonesia (TII) dan juga hasil riset ICW.

Ke depan, saya tidak akan habis pikir (di samping sudah bisa memprediksi dari sekarang), apapun vonisnya nanti, publik yang membela dan menghiba-hiba akan nasib Nadiem ini akan semakin "tantrum", menyalahkan siapa pun yang bisa disalahkan, termasuk punggawa peradilan korupsi di negara kita.

Yang jelas, jika itu terjadi, kita akan melihat semacam fenomena di mana para "calon koruptor" akan semakin percaya diri untuk melancarkan aksinya. Bisa jadi para calon koruptor itu akan semakin PD disebabkan mereka yakin, toh publik nanti akan berada di belakang mereka. Mereka merasa bahwa yang terpenting adalah bagaimana membangun citra, kalau perlu playing victim, semacam diving di dunia sepakbola.

Penonton akan sibuk menyalahkan wasit serta pemain yang mentakel si pemeran diving ini, ketimbang benar-benar jernih, apakah diving itu murni atau sekadar sandiwara demi mengalihkan fokus publik, dan tentunya mengaburkan kelemahan serta kesalahan tindak hukumnya semata. WALLAHU ALAM.*